DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru — Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PKS, H. Abdul Kasim SH menyoroti pengelolaan Migas di Riau, yang sudah hampir 2 bulan dikelola oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda penerimaan tenaga kerja lokal dari PHR.
“Sementara kita berharap, pihak PHR lebih banyak membuka penerimaan dan melibatkan tenaga kerja lokal, yang kemampuannya saya kira tidak kalah dengan pekerja luar. Apalagi sekarang pengelolaan ditangani oleh perusahaan BUMN. Tapi sampai saat ini saya lihat belum ada pengertian itu oleh PHR,” pungkas Abdul Kasim saat memberikan keterangan kepada awak media (20/10/2021).
Pria kelahiran Bagan Besar Dumai ini juga berharap bukan hanya tentang tenaga kerja, tapi juga kegiatan-kegiatan yang ada di PHR tersebut dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan lokal yang mempunyai skil, baik drilling, maintenancenya maupun pembangunan infrastruktur penambahan sumur baru.
Abdul Kasim juga meminta kepada anggota DPD RI sebagai wakil daerah Provinsi Riau, supaya mengadakan konsolidasi dengan pihak Pertamina Hulu Rokan untuk kemajuan dan kesehjahteraan masyarakat Riau.
“Kita meminta kepada Anggota DPD RI, untuk dapat menyuarakan ini, agar masyarakat Riau dapat terlibat langsung dalam kegiatan yang ada di perusahaan Pertamina Hulu Rokan tersebut,” cetusnya lebih lanjut.
Dirinya mengungkapkan, selama ini hampir seluruh kepala daerah kabupaten/kota sudah berjuang maksimal untuk memberikan masukan kepada PHR, agar kegiatan yang ada di PHR dapat diberikan kepada perusahaan lokal. sehingga efek ekonominya sangat berpengaruh terhadap pembangunan Riau kedepannya.
Selain itu, Anggota Komisi IV DPRD Riau itu juga menyoroti pembagian fee 10%. Ia meminta harus bernilai keadilan, bukan hanya untuk daerah yang menghasilkan Migas saja, tetapi juga memperhatikan daerah penyangga seperti Dumai, yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap nilai-nilai Migas tersebut.
“Karena daerah penyangga yang berada di pesisir pantai pelabuhan Dumai juga mempengaruhi pergerakan perekonomian masyarakat nelayan. Maka, Dumai juga harus diberikan hak yang sama terhadap daerah penghasil lainnya,” tegas Abdul Kasim menutup keterangan.
