DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Bagian Pertama dari Dua Tulisan..
Belakangan mall-mall dan pasar di Pekanbaru kembali ramai dikunjungi masyarakat guna berbelanja. Bandara pun sudah mulai aktif dan dijejali orang-orang. Bahkan di Bandara Soekarno-Hatta penumpang membludak. Di Jakarta pun kemacetan kembali terjadi seperti hari-hari biasa. Pemandangan yang sama juga terjadi di beberapa daerah. Selain kembali bergeraknya aktivitas ekonomi dan mobilitas, dari sisi penanganan wabah protokol penanganan Covid 19 di ruang publik pun mulai longgar. Sehingga memancing sarkasme: apakah negara kita sudah pulih dari wabah corona?
Dunia maya yang paling bergejolak menyikapi fenomena tadi. Tagar #indonesiaterserah jadi trending topic dunia. Muncul dari rasa campur aduk: kekecewaan, frustasi, bingung dan marah. Disaat ketidakjelasan status wabah karena minim data dan pemerintah yang kurang transparan, seharusnya jangan dulu kasih kendor. Tak terbilang betapa susah payah organisasi keagamaan telah menghimbau umat agama masing-masing menghentikan kegiatan di rumah ibadah, khususnya umat Islam terpaksa merelakan Ramadhan tahun ini jauh dari biasanya. Paling istimewa tenaga medis yang berpisah dari keluarga bahkan berkorban nyawa demi tugas mulia. Begitujuga warga yang sudah patuh untuk tetap di rumah. Dengan dilonggarkannya aktivitas di ruang publik, semua bisa sia-sia. Apalagi jika keputusan itu dihasilkan secara sembrono.
Upaya pemerintah yang paradox tadi sebenarnya sudah bisa diprediksi dari sebelumnya. Di beberapa kesempatan, Presiden dalam pidato dan pernyataan resminya sempat melemparkan wacana agar “Indonesia berdamai dengan corona”. Sebuah narasi yang ambigu dan membingungkan. Karena di sisi lain Presiden juga sering melontarkan narasi “melawan corona”. Mungkinkah dikendorkannya protokol penanganan wabah Covid 19 yang terjadi saat ini berangkat dari pernyataan Presiden tersebut? Wallahualam.
Evaluasi
Melalui tulisan ini, marilah kita coba mengevaluasi langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah setakad ini. Sehingga kita bisa melihat sudah seberapa optimal pemerintah berupaya. Meski sejumlah kebijakan bisa dibilang berjalan cukup baik, namun bisa dibilang masih setengah hati dan kurang serius. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bersama-sama dikampanyekan baik oleh pemerintah dan didukung elemen masyarakat pun sejauh ini ssudah mulai membentuk kebiasaan baru yang positif di tengah masyarakat dalam hal pencegahan penularan.
Namun sayangnya keinginan untuk menyukseskan program ini tidak diiringi komitmen pemerintah baik itu pusat hingga daerah. Pusat terkesan menyerahkan ke daerah, sementara daerah karena tidak punya pengalaman yang sama dalam menangani wabah, maka so so. Sehingga wajar beda daerah beda pula capaian keberhasilannya. Tergantung kecakapan sektor leadership dan dukungan dari perangkat daerah. Sebenarnya kekurangan ini masih bisa disiasati dengan semangat kolektivitas yang menjadi modal sosial berharga warisan bangsa. Akan tetapi buruknya koordinasi antara pusat dan daerah dan ketiadaan goodwill memperparah kondisi. Contohnya paling sederhana saja pengelolaan database dan pengujian sampel yang dinilai tidak adanya saling keterdukungan, tidak efisien dan efektif. Berikut juga pembagian Bantuan Sosial yang sudahlah jumlahnya terbatas tidak terkoordinir pula.
Semua ini berawal dari inkonsistensi dalam mempedomani dan penerapan peraturan. Selama urusan peraturan tidak beres, jangan harap memperoleh hasil yang ideal. Peraturan dan pedoman yang dipakai dalam penanganan wabah corona justru cacat, baik secara konsitutusional dan sisi praktis. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 atau Perpu Covid-19 sejak awal sudah dipermasalahkan oleh banyak pihak. Terakhir, sangat disayangkan, dalam pengesahannya menjadi Undang-undang di DPR-RI hanya fraksi PKS yang menolak.
Sebagaimana telah kita ketahui, meski judul peraturan tersebut Covid-19, namun anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 tidak mendapat porsi memadai. Alokasi sektor kesehatan dan perlindung an sosial tidak sebesar untuk industri dan dunia usaha. Dari Rp405 triliun yang sebelumnya dikeluarkan dari APBN, alokasi kesehatan tak sampai 19 persen (Rp75 triliun). Sementara paling besar justru untuk pemulihan ekonomi nasional. Padahal, sektor kesehatan sangat penting dalam mengatasi masalah pandemi covid-19. Karena berkaitan langsung dengan manusianya.
Kita harusnya belajar dari Swedia. Mengutip artikel di media terkemuka The Spin Off yang ditulis Cecillia Robinson, pebisnis asal Swedia sekaligus pendiri My Food Bag, Pemerintah Swedia sejak awal wabah Corona melanda juga melakukan hal serupa dengan yang ditempuh pemerintah Indonesia belakangan. Yakni mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi lebih besar dari pemulihan kesehatan. Hasilnya? Tingkat kematian akibat Covid 19 di Swedia meningkat drastis hingga 10 kali lipat dibandingkan negara tetangga Finlandia. Nahasnya, sudahlah didera tingkat kematian tinggi, alokasi insentif dan pemulihan ekonomi yang jumlahnya lebih besar itu rupanya tidak sepadan. Ekonomi Swedia selama bulan April 2020 justru anjlok.
Manusia Paling Utama
Meski secara pribadi di lembaga legislatif diamahkan di bidang ekonomi dan keuangan, akan tetapi memandang perlu untuk merekonstruksi kerangka berpikir pemerintah soal ekonomi. Ekonomi dan keuangan bukan melulu bicara kapitalisasi dan duit. Namun manusia dalam konsep ekonomi modern adalah justru sumber daya paling berharga. Oleh karena itu, pengelolaan manusia akan menentukan capaian ekonomi. Mustahil berharap ekonomi bangkit jika jiwa dan raga manusianya sakit. Apalagi dalam kondisi ketidakpastian kapan wabah berakhir. Pelajaran dari Swedia tadi adalah jawaban telak pernyataan mana yang lebih utama penyelamatan ekonomi atau manusia. Ironisnya kegagalan mereka justru coba di-copy-paste oleh Pemerintah Indonesia saat ini.
Berdasarkan hal tersebut, mengalokasikan anggaran kesehatan yang proporsional di saat puncak pandemi sangat beralasan. Bukan malah jor-joran untuk pemulihan ekonomi, apalagi penggunaannya tanpa dibarengi transparansi seperti anggaran kartu pra kerja yang sempat memantik kontroversi. Dengan fokus kepada kesehatan warga, penanganan terhadap wabah dan meminimalisir penyebaran niscaya akan lebih banyak insan terhindar dari penyakit dan jiwa yang bisa diselamatkan. Jika tidak, bersiaplah mengulangi kegagalan Pemerintah Swedia dan siapkan pula anggaran lebih besar dan tanpa batas untuk biaya pemulihan dan pelayanan kesehatan.
By: H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC (Anggota DPRD Provinsi Riau, Komisi III, Fraksi PKS)
