DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
Pekanbaru – Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Abdul Kasim, SH, menyambut gembira gagasan Menteri Keuangan yang mengalokasikan dana sebesar Rp. 200 triliun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan ekonomi, terutama pasca perlambatan ekonomi global. Namun, ia menegaskan bahwa penyaluran dana tidak boleh hanya melalui bank-bank nasional berskala besar, melainkan harus melibatkan bank-bank daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Saya sangat gembira dengan gagasan Ibu Menteri Keuangan ini. Tetapi harapan saya, jangan hanya bank-bank konvensional nasional saja yang dilibatkan. Bank-bank daerah perlu disehatkan agar bisa menjadi sarana percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya,” ujar Abdul Kasim, Minggu (21/9/2025).
Ia menilai bank daerah lebih dekat dengan masyarakat dan bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil yang selama ini terkendala regulasi perbankan, seperti syarat administrasi dan jaminan aset.
Lebih lanjut, Abdul Kasim mengusulkan agar mekanisme penyaluran dana di daerah dapat melibatkan tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat sebagai pihak yang menjamin kesepakatan pinjaman.
“Banyak masyarakat kita yang punya semangat untuk berusaha dan membuka peluang bisnis, tapi terhambat karena tidak punya surat menyurat atau jaminan aset. Kalau jaminannya bisa berupa kepercayaan dari lembaga kemasyarakatan, itu akan lebih baik dan lebih mudah diakses oleh rakyat kecil,” tambahnya.
Harapan tersebut juga sejalan dengan aspirasi para pelaku UMKM. Siti Rahma, seorang pedagang makanan ringan di Pekanbaru, mengatakan bahwa akses modal selama ini sulit karena keterbatasan jaminan. “Kalau lewat bank daerah mungkin lebih mudah, apalagi kalau ada jaminan dari tokoh masyarakat. Kami bisa menambah modal usaha tanpa takut terbentur syarat administrasi yang berat,” ujarnya.
Sementara itu, Andi Pratama, pengusaha kecil bidang pertanian di Siak, menilai kebijakan ini akan sangat membantu jika benar-benar menyentuh desa. “Kami butuh modal untuk bibit dan pupuk. Kalau harus ke bank nasional, syaratnya rumit. Tapi kalau bank daerah dilibatkan, apalagi dekat dengan desa, pasti lebih cepat,” katanya.
Abdul Kasim menegaskan, jika dana Rp200 triliun itu dikelola dengan melibatkan bank daerah, maka percepatan pertumbuhan ekonomi akan terasa lebih merata. “Kalau bank daerah dilibatkan, masyarakat kecil di kampung pun bisa mendapat akses permodalan. Inilah yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkeadilan,” pungkasnya
