Kebangkitan di Tengah Pandemi

Belum lama ini, tanggal 20 Mei kita memperingati salah satu hari bersejarah dalam kalender nasional yakni Hari Kebangkitan Nasional. Banyak pemikiran, wacana, cerita dan asa yang disampaikan dan didiskusikan dalam berbagai bentuk wadah pertemuan dan media. Semua ekspresi tadi dibutuhkan dalam rangka memperkaya pengenalan kita terhadap problematika bangsa dan jalan keluar menghadapinya. Seiring pandemi yang belum kunjung tampak ujungnya, lantunan do’a dan berbagai upaya harus terus digencarkan agar api semangat tetap menyala. Kerugian sebenarnya bukanlah ketika kita jatuh gagal dan kehabisan sumber daya selama masa sulit, tetapi kerugian sebenarnya tatkala kita mengalah atas keadaan serta putus asa.

Terkait tema Kebangkitan Nasional, Provinsi Riau benar-benar menghadapi ujian terberat. Sebagaimana perkembangan informasi, Riau sedang berjuang menghadapi peningkatan kasus Covid-19. Dilaporkan bahwa total kasus positif di Riau berjumlah 55.525 sedangkan total pasien sembuh 49.640 orang dan 1.450 kasus meninggal dunia. Peningkatan kasus menjadi salah satu alasan mendorong kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu ke Riau. Sebelum kunjungan, saat pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Riau Kamis (20/5/2021), Presiden dengan sedikit keras memberi pengarahan kepada kepada unsur di daerah agar menaruh perhatian atas penanganan Covid-19 di Riau. “Kenapa saya datang ke Riau ini karena ingin mengingatkan, mengingatkan kita semuanya betapa kita perlu bekerja bersama-sama, jangan lengah dan ada respons yang cepat kalau ada peningkatan,” begitu pernyataannya dikutip wartawan.

Meningginya kasus covid-19 pastinya tak luput dari perhatian dari DPRD Provinsi Riau. Belum maksimalnya upaya terkait aspek kesehatan menjadi fokus pembahasan dalam beberapa kali rapat bersama mitra kerja. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selaku penanggungjawab di tingkat daerah jelas paling berkompeten untuk ditanya kenapa ini bisa terjadi? Meski dalam hal makro harus diakui secara nasional (baca: Pemerintah Pusat) juga gagap rantai komando. Kebijakan penanganan pandemi dinilai kerap tidak jelas, plin-plan dan tak terarah. Ambil contoh penegakan protokol kesehatan mirip stigma penegakan hukum yang terkesan pandang bulu dan pilih kasih. Disamping itu, narasi pejabat negara soal covid-19 juga kerap ambigu. Termasuk pernyataan Presiden masih terkait agenda di Riau, yang memerintahkan Menkes mengirim lebih banyak vaksin Covid-19 ke Riau sebagai respon atas meningkatnya kasus aktif virus corona (www.kompas.com, 19/05/2021). Padahal para ahli menyatakan tak ada jaminan orang sembuh total dan kebal covid-19 setelah divaksin. Begitujuga pernyataan lain seperti bakal meroketnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 7 persen paska vaksinasi nasional. Anggapan ini bikin vaksinasi bisa salah orientasi.

Kunci Bangkit

Kunci bangkit di masa pandemi bila pihak pengambil kebijakan dapat meyakinkan masyarakat. Baik itu melalui narasi positif dan paling utama dibuktikan melalui kinerja. Untuk ke sana butuh perencanaan mumpuni, realisasi, pengawasan dan konsistensi. Motivasi itulah yang mendorong DPRD Provinsi Riau, secara spesifik Komisi V, mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Riau termasuk usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penanganan Covid-19. Usulan tersebut tertuang dalam surat rekomendasi yang diserahkan ke pimpinan DPRD Riau untuk dibahas dan diputuskan bersama. Maksud dibalik upaya konstitusional tadi sangat baik. Guna meminta penjelasan dan mengevaluasi upaya penanganan Covid-19 di Riau. Tak sedikit anggaran diperuntukan khusus Covid-19. Apalagi sepanjang APBD Tahun Anggaran 2020 alokasi Covid-19 merupakan hasil refocusing atau realokasi dari kegiatan yang sudah ada. Sampai mengorbankan anggaran pendidikan dan belanja modal lain. Terkait realokasi dari anggaran pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah banyak tidak jadi dilaksanakan. Padahal banyak bangunan sekolah di Riau dalam keadaan rusak dan tidak layak.

Melihat besarnya pengorbanan, sudah seharusnya realisasinya efektif dan tepat sasaran serta menuai output diharapkan. Namun kenyataannya justru paradoks dengan meningkatnya kasus Covid-19 belakangan. Kebijakan vaksinasi yang dilakukan Pemprov Riau pun turut dipertanyakan, karena dinilai tidak terencana dengan baik dan menuai kritik karena mengundang kerumunan tanpa Prokes. Persoalan tersebut perlu evaluasi total. Mengenai pendekatan DPRD Provinsi Riau apa nanti berupa interpelasi dan/atau Pansus bukan intinya. Upaya tersebut juga bukan upaya pelemahan eksekutif tetapi justru memperkuat. Dengan meminta keseriusan pihak Pemprov Riau dalam penanganan pandemi di daerah dan meminta transparansi mulai perencanaan, hambatan termasuk penggunaan anggaran maka diharapkan ada perbaikan kinerja. Perihal besarnya perhatian DPRD Provinsi Riau atas penggunaan anggaran Covid-19 mesti dipahami sebagai bentuk pelaksanaan hak pengawasan supaya duit rakyat Riau dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dengan target dan indikator yang terukur serta hasil sesuai dengan diharapkan.

Menghadapi pandemi butuh upaya kolektif. Sulit jika eksekutif jalan sendiri. Melalui keterbukaan dan komunikasi dua arah baik itu sesama pihak penyelengara pemerintahan daerah yakni eksekutif dan legislatif, termasuk juga bagaimana Pemda dapat melibatkan stake holder di daerah secara aktif, diharapkan dapat menjadi jalan untuk bangkit di masa pandemi. Kita wajib mawas diri dengan wabah yang ada, tapi jangan pula kekhawatiran tersebut merebut akal untuk selalu berinovasi dan kemampuan untuk berimprovisasi. Apabila ada hal yang belum memenuhi ekspektasi merupakan hal yang wajar. Persoalannya jangan sampai terulang atau malah jatuh ke lubang lebih dalam. Pandemi sama seperti tantangan pada umumnya, supaya kita dapat mencari cara baru dalam menghadapi hidup ke depan, apakah merubah atau beradaptasi dengan kebiasaan baru. Mengenai ending apakah akan lebih baik atau sebaliknya tergantung kesiapan dan ketangguhan serta kesatuan dan kebersamaan kita.

SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, LC, MM. ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU