DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
PEKANBARU – Pro kontra pengelolaan Blok Rokan masih bergulir. Banyak pihak ingin ikut terlibat pasca Blok Rokan dikembalikan ke Indonesia dan dikelola Pertamina Hulu Riau (PHR) pasca puluhan tahun dipompa oleh asing.
Menyikapi pro dan kontra ini, anggota Komisi III DPRD Riau, Sofyan Siroj memaknainya sebagai niat bersama untuk mengelola Sumber Daya Alam Riau untuk kebaikan bersama.
Dalam catatannya, siapapun yang terlibat kesejahteraan masyarakat Riau yang utama. Ia melihat nasionalisasi blok Rokan ini setidaknya dari tiga unsur yakni, filosofis, regulasi, sosiologis.
Secara filosofis, Riau sebagai Penghasil minyak terbesar di Indonesia dengan ditemukannya Lapangan Duri pada 1941 dan Minas Tahun (1944). Nasionalisasi ini memberikan harapan baru baru Masyarakat Riau untuk mendapatkan berkah ekonomi.
Setelah belasan Milyaran barrel minyak yang dipompakan dari perut bumi melayu Riau ini tentunya harus sebanding dengan manfaat yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat bumi melayu ini.
“Harapan baru ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi PHR agar bisa bergandengan tangan dan sejalan dengan komponen masyarakat Riau dalam memproduksikan minyak Bumi tersebut,” Ujar Sofyan Siroj, Rabu, 24 Januari 2021.
Dalam aspek regulasi, Sofyan Siroj menekankan Daerah perlunya membangun aspek manusia seiring dengan pengambilan SDA.
Hal dikarenakan acap kali propinsi yang kaya sumberdaya alam sering melupakan pembangunan sumberdaya manusia yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang sebagai pemimpin dalam mengelola sumberdaya alam yang ada.
hal ini disebutnya menjadi suatu tanggung jawab pemerintah daerah agar SDM Riau ini menjadi suatu prioritas.
“Kita berharap semakin banyak putera/i Riau ini ikut dilibatkan dalam sektor migas mulai dari level paling bawah hingga level manajerial. Dengan kata lain, tidak menjadi penonton di negeri sendiri,” ungkap Sofyan.
Anak lokal dari daerah atau ring 1 dari daerah operasi PHR adalah target dijadikannya mereka sebagai calon2 ahli ilmu kebumian dan ilmu pendukung lainnya untuk terciptanya generasi unggul dari daerah remote atau ring 1 tersebut.
“Komitmen bersama antara pemerintah Propinsi Riau dan dukungan Dari PHR untuk mencetak generasi Unggul di bidang Migas,” tegas Sofyan.
Secara sosiologis Sofyan mengingatkan bahwa keberadaan industri migas bagi masyarakat disekitarnya tentu diharapkan berdampak terhadap ekonomi, infrastruktur serta peningkatan dari pendidikan maupun peluang kerja bagi mereka.
Dengan demikian Pemerintah Riau perlu meminta komitmen dari PHR bagaimana agar keberadaan mereka menjadi berkah bagi Masyarakat sekitar untuk jangka panjang.
Persepsi masyarakat ini akan menjadi evaluasi tersendiri bagi internal PHR, apakah Masyarakat puas atau sebaliknya dengan hadirnya PHR sebagai pengganti PT. CPI.
“Masyarakatnya sejahtera adalah hal yang diinginkan oleh negara dan pemerintah Provinsi Riau. Jangan sampai ayam mati dilumbung padi. Jangan sampai ada Masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian dari PHR saat mereka menyampaikan hak-haknya,” tegas Sofyan.
Sumber: https://www.riauonline.co.id/
