DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
PEKANBARU – Anggota DPRD Riau, Abdul Kasim, meminta pemerintah pusat dan PT Pertamina untuk membuat kebijakan yang dibarengi dengan kemampuan fasilitas-fasilitas pendukungnya.
Hal tersebut dia sampaikan menanggapi rencana Pertamina, yang ingin memberlakukan kebijakan pembelian produk memakai aplikasi MyPertamina. Dia menilai, kondisi yang ada sekarang belum mampu mendukung kebijakan BUMN tersebut.
Politisi PartainPKS itu mengaku sepakat jika tujuan Pertamina adalah ingin meminimalisir kebocoran, tapi sayangnya masih ada wilayah di Indonesia yang belum memiliki kemampuan mendukung kebijakan itu.
“Misalnya di Riau, itu di wilayah pelosok, apalagi di pesisir, jangankan memakai handphone, kadang jaringan listrik saja belum ada mereka,” ujar wakil rakyat asal Dumai ini, Kamis (30/6/2022).
Daerah-daerah seperti Bengkalis, Dumai, dan sekitarnya yang ada di wilayah pesisir, lanjut Kasim, masih sering mengalami listrik mati dan tidak normal. Dia khawatir nantinya hal tersebut menganggu aktivitas pembelian BBM.
“Kita takutnya, itu berdampak penumpukan-penumpukan di SPBU yang berada di daerahnya masing-masing. Makanya ini perlu kajian dari pihak Pertamina, sehingga tidam enimbulkan kemacetan di jalan dan menimbulkan kecelakaan,” terangnya.
Kemudian, secara kemampuan personal, masih banyak masyarakat yang belum mampu mengoperasikan smartphone, baik karena faktor ekonomi maupun faktor pendidikan.
Untuk itu, dia meminta Pertamina untuk tidak memberlakukan kebijakan itu dalam waktu dekat ini di wilayah pedesaan, namun cukup di wilayah perkotaan, khususnya yang masuk kategori kota maju.
“Silahkan saja diberlakukan, tapi pikirkan juga masyarakat di pelosok-pelosok. Siapkan jaringan listrik, internet, dan lainnya di sana baru bisa kita berlakukan,” tuturnya.
Dia menyarankan agar untuk daerah yang masih sulit akses listrik dan jaringan internet, Pertamina mengeluarkan kebijakan alternatif, misalnya menggunakan Pertashop, yang didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebab, dalam menyuplai BBM di Pertashop membutuhkan data masyarakat setempat, supaya kuota yang diberikan sesuai, sehingga tidak terjadi kekurangan.
“Selain itu, BPS kan turun ke daerah-daerah, kaji data di daerah tersebut, apakah sudah bisa diterapkan sistem pembelian memakai aplikasi ini. Kan bisa dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, ekonomi, maupun jaringan listrik dan Internet,” tutupnya. ***
Sumber: goriau.com
