DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau dr. Hj. Arnita Sari menyatakan keprihatinannya terhadap angka putus sekolah di Provinsi Riau yang masih tinggi. Secara nasional, angka putus sekolah di Riau menempati posisi ke tiga, urutan pertama dan kedua ditempati Provinsi Banten dan Jambi.
“Ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau khususnya Dinas Pendidikan. Sesuai perintah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” kata Arnita Sari (24/06/2020).
Politisi PKS tersebut menilai, salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah adalah terbatasnya jumlah sekolah negeri dan kurangnya ruang kelas belajar. Menurutnya, tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
“Pemerintah mestinya menambah ruangan kelas baru dan membangun sekolah baru di kecamatan yang padat penduduk usia sekolah, khususnya Kota Pekanbaru,” sarannya.
“Agar setiap tahun tidak menjadi persoalan yang berulang, yaitu masalah penerimaan siswa baru yang tidak tertampung di sekolah negeri. Karena tidak semua masyarakat mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Sehingga hal ini diharapkan bisa menjadi solusi terhadap tingginya angka putus sekolah,” paparnya lebih lanjut.
Berdasarkan data Neraca Pendidikan Provinsi Riau 2019, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) masih rendah. Data menunjukkan bahwa APK/APM SMA Provinsi Riau Tahun 2018/2019 APK (82,54) APM (63,81). Sedangkan secara Nasional pada tahun 2020 APK Nasioanl adalah 97% (dikutip dari Permendikbud nomor 80 tahun 2013 pasal 2 ayat 2). Artinya, APK/APM Prov Riau masih Rendah dibawah Nasional.
Sedangkan berdasarkan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas berdaya saing adalah meningkatkan APK APM. Serta menurunkan angka putus sekolah dan menigkatkan Indeks Pembanguna Manusia (IPM) bidang Pendidikan.
Lulusan Fakultas Kedokteran Umum Universitas Kedokteran Islam Sumatera Utara itu menjelaskan bahwa dalam mewujudkan SDM Riau yang berdaya saing dapat dilakukan melalui (1). Pemerataan Akses Pendidikan, (2). Peningkatan Mutu Pendidikan dan (3). Relevansi Pendidikan.
“Sehingga, pemerintah harus memberi jaminan kesempatan belajar yang luas bagi anak usia sekolah dan masyarakat kurang mampu jenjang SMA/SMK/PKPLK, dengan menyediakan ruang kelas dan sekolah yang cukup. Apalagi Gubernur Riau dalam kampanyenya dahulu mengatakan, bahwa pendidikan akan menjadi prioritas utama dalam program kerjanya,” tutup legislator yang sempat mengenyam pendidikan di Stamford Collage, ELPC (English language Proficiency Course), Kuala lumpur, Malaysia tersebut. (*)
