ANAK ASET BANGSA

Hari ini, 20 November diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Peringatan ini pertama kali dicetuskan pada 1954 dimana kala itu Majelis Umum PBB membuat Deklarasi Hak-Hak Anak. Kemudian pada tanggal 20 November tahun 1989, Majelis Umum PBB mendeklarasikan Konvensi Hak-Hak Anak. Sejak 1990, Hari Anak Sedunia juga menjadi peringatan bagi Majelis Umum PBB saat mengadopsi Deklarasi dan Konvensi tentang hak-hak anak. Tujuan dari peringatan tentu tidak sekedar memorial. Tapi didorong urgensi untuk mengampanyekan kesadaran dan perhatian terhadap anak-anak di seluruh dunia dan berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Atensi Indonesia terhadap anak-anak juga tak kalah.  Upaya untuk menentukan Hari Anak Nasional –dulu masih menggunakan kata “kanak-kanak”– sudah diupayakan melalui Kongres Wanita Indonesia (Kowani) sebagai federasi dari organisasi-organisasi perempuan. Pada tahun 1951, dalam salah satu sidangnya, Kowani sepakat untuk menyelenggarakan peringatan Hari Kanak-kanak Indonesia. Namun kesepakatan ini hanya secara prinsip, tanpa keputusan penentuan hari dan tanggalnya. Dalam perjalanannya, peringatan hari anak di Indonesia berubah-ubah.

Hari Anak Sedunia kesempatan untuk mengevaluasi dan memproyeksikan. Dengan begitu diketahui sudah sejauhmana pemangku kepentingan dan berbagai elemen masyarakat ikut menginspirasi, mengadvokasi, mempromosikan dan menunaikan hak-hak anak. Harapannya, mulai pemerintah hingga masyarakat dapat mengimplementasikan hak-hak anak ke dalam dialog dan tindakan nyata yang akan membangun dunia lebih baik untuk anak-anak. Karena mereka adalah masa depan. Mereka lah penentu baik atau tidaknya kondisi bangsa. Ketika hak mereka dapat ditunaikan, alamat tercapai cita-cita negara. Ketika hak mereka terabai, berlaku sebaliknya. Boleh dibilang problematika yang dihadapi anak-anak masih berputar pada hal klasik. Menurut data Executif Director UNICEF Henrietta H Fore, ada beberapa permasalahan paling mengemuka yang dihadapi anak-anak dunia saat ini: pertama, pemenuhan akan air bersih, udara bersih dan iklim yang aman. Kedua, satu dari empat anak hidup dan belajar di wilayah konflik. Ketiga, masalah kesehatan mental pada anak. Selain itu, adapula persoalan yang turut disebut dan sangat berkorelasi dengan kondisi di Indonesia termasuk Provinsi Riau. Adapun persoalan dimaksud terangkum dalam laporan Global Education Monitoring Report UNESCO yakni jumlah anak yang tak mendapat akses pendidikan.

Pendidikan

Ya, persoalan anak tidak bisa mengakses pendidikan memang masih menghantui anak-anak Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia tahun 2021 didapati ada ribuan anak putus sekolah. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat SD merupakan yang tertinggi sebanyak 9.262 orang. Sedangkan jenjang SMP/sederajat sebanyak 5.212 orang. Untuk jenjang SMA sederajat berjumlah 6.060 orang. Hal sama terjadi di Riau. Bahkan angka putus sekolah menempatkan Riau tertinggi ketiga se nasional. Sungguh ironis bagi provinsi yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Menurut data yang ada menyebutkan 53.682 orang anak tidak sekolah, dengan status putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan. Kondisi ini jelas ancaman nyata bagi daerah dan awan gelap pencapaian visi dan misi Provinsi Riau yakni “Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi…” Dalam hal ini, Pemerintah Daerah (Pemda) harus merespon segera dan memprioritaskan agenda untuk meminimalisir angka putus sekolah.

Kita perlu mengapresiasi langkah Pemprov Riau sejauh ini. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah (Satgas PANTAS) Provinsi Riau. Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar secara resmi mengukuhkan Satgas PANTAS Provinsi Riau yang diketuai oleh Pahmijan, berlangsung, di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (1/9/2022) malam. Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1160/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah Provinsi Riau. Satgas PANTAS Provinsi Riau ini terdiri dari Pelindung/Penasehat, Pembina/Pengarah, Penanggungjawab dan Pelaksana dengan tugas membantu pemerintah dalam percepatan pendataan dan fasilitasi pembinaan anak tidak sekolah di Provinsi Riau. Kami di lembaga legislatif khususnya Komisi V yang membidangi Pendidikan berharap Satgas lebih banyak turun ke lapangan dan tidak mengandalkan laporan saja. Sehingga dapat mengidentifikasi akar permasalahan secara lebih mendalam dan menjadi bahan untuk merumuskan solusi jitu.

Karena upaya menekan angka putus sekolah tak cukup membangun bangunan sekolah. Kita harus mahfum, begitu banyak faktor yang membuat anak putus sekolah. Sebut saja paling dominan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor internal keluarga, dan faktor sosial serta faktor kesehatan. Ini harus jadi concern Pemda juga. Dalam konteks ekonomi misalnya, sudah saatnya penggunaan anggaran dilandasi prioritas dengan mengutamakan kepentingan daerah. Kurangi pengalokasian anggaran instansi vertikal yang notabene justru semakin membebani anggaran daerah. Riau butuh lebih banyak pembangunan untuk menggenjot perekonomian daerah dan membuka akses lebih luas bagi penduduknya ke sektor perekonomian. Daerah-daerah juga masih banyak mengeluh belum adanya jalan dan jembatan yang masuk rumpun urusan provinsi di kabupaten mereka. Dari segi kewenangan jelas Pemprov Riau dipertanyakan. Padahal jalan tidak hanya menyambung mobilisasi, tapi juga aktivitas perekonomian dan aktivitas penting lain termasuk ke sekolah. Disamping urusan pembangunan, Pemprov diminta mesti dapat bersinergi dengan berbagai pihak dan stakeholder. Membangun kesadaran bersama pentingnya menunaikan hak-hak anak. Upaya-upaya dipaparkan tadi satu dari sekian banyak pendekatan yang bernilai substansial. Sekarang tinggal itikad berupa aksi.

H. SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, LC, MM. ANGGOTA KOMISI V DPRD PROVINSI RIAU

Baca Juga

Anak Aset Bangsa

Pekanbaru – Hari ini, 20 November diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Peringatan ini pertama kali …