DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Jakarta – Perlindungan negara atas pembangunan desa dalam bentuk penyaluran dana desa secara langsung mendapat apresiasi banyak pihak. Namun begitu, sistem yang ada dinilai masih lemah dan harus diperkuat.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, secara langsung disela-sela acara DPP Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia (Apdesi) di Jakarta pada Sabtu (18/9/2021).
Saat itu Syahrul Aidi menyampaikan bahwa Kemendagri dinilai perlu memperbaiki beberapa regulasi agar dana yang telah dikucurkan tepat sasaran dan tidak ada celah korupsi dalam penyelenggaraannya.
“Saat kegiatan kemarin, saya sampaikan ke Mendagri Tito, bahwa Kemendagri harus merevisi beberapa regulasi agar pelaksanaan pemerintahan desa tidak ada kendala. Bahkan tidak ada celah untuk penyalahgunaan” kata Syahrul Aidi saat dihubungi pada Ahad (19/8/2021) siang.
Dia mencontohkan salah satunya adalah tingkay kesejahteraan kepala desa dan dana peruntukan penerimaan tamu. Di luar masa pandemi, selalu saja ada tamu para kades baik dari unsur masyarakat, pemerintahan, LSM, wartawan dan kelompok masyarakat lainnya yang datang.
“Dalam praktiknya, dana untuk itu tidak ada. Nah, dari mana para Kades mengakalinya? Apalagi gaji kades ini juga tidak seberapa. Maka kita mengusulkan ke Mendagri agar kesejahteraan dan biaya rumah tangga pemrintahan desa itu ditingkatkan” tambahnya.
Saat ditanya respon Mendagri, dia menjawab usulannya tersebut sangat bagus dan akan dipertimbangkan. “Bahkan usulan tersebut juga diapresiasi oleh DPP Apdesi”tambahnya. ***
