DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
PEKANBARU — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau. Apresiasi itu disampaikan Plt Gubernur Riau dalam rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Rekomendasi Dewan Atas Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2025 dan Sambutan Kepala Daerah, Selasa (21/4/2026).
Berkat kolaborasi dan sinergi yang dilakukan Pansus OPD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau tahun 2026 mulai meningkat. Peningkatan PAD ini terjadi pada sektor Pajaka Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
SF Hariyanto, mengatakan bahwa hasil pendapatan Riau hingga Maret tahun ini dengan Maret tahun lalu jauh berubah. Dimana ada kenaikan yang signifikan dari sektor pendapatan.
“Alhamdulillah, ini karena Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah kolaborasi dengan Forkopimda, Aparat Penegak Hukum (APH) dan kami InsyaAllah, APBD tahun ini jauh berubah,” ujar SF Hariyanto.
Ia menyebut, kenaikan pendapatan itu terjadi pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan juga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
“Ini mudah-mudahan tidak ada halangan, dan kenaikan ini dari Pajak Kendaraan Bermotor yang naik secara signifikan. Begitu juga dari PBBKB,” ungkapnya.
Dikatakannya, saat ini sudah banyak wajib pajak baru yang mendaftar dan banyak didaftarkan dari Pansus.
“Ini Alhamdulillah Pak Ketua Pansus (Abdullah), Pak Ketua, Pak Ustaz ini luar biasa kerja samanya bersama timnya. Ini InsyaAllah apa yang kita harapkan ke depan nanti Riau berubah,” katanya.
SF Hariyanto pun sudah meminta kepada Pak Sekda agar pendapatan daerah tahun ini minimal bisa Rp10 triliun. Karena masih banyak potensi pendapatan Riau yang belum tergarap maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau, Abdullah, menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau tahun 2026 merupakan hasil nyata dari kerja kolektif dan sinergi lintas sektor.
Menurut Abdullah, capaian peningkatan PAD, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tidak terlepas dari kolaborasi antara Pansus OPD, pemerintah daerah, Aparat Penegak Hukum (APH), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kami di Pansus hanya menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong optimalisasi pendapatan. Hasil yang dicapai hari ini merupakan buah dari kerja sama semua pihak,” ujarnya.
