UMKM di Pekanbaru Mengeluh, Sabarudi : Pemerintah Jangan Asal Main Tarik Pajak

Pekanbaru — Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, M. Sabarudi meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, tidak asal main dalam menarik pajak ataupun retribusi terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, laporan lisan keluhan ini didapatkan langsung dari pelaku UMKM yang mengeluhkan persoalan penarikan pajak yang tidak jelas. Banyak masyarakat dibuat bingung.

Harusnya kata Sabarudi, dalam skema aturan penarikan pajak, Bapenda Kota Pekanbaru jangan hanya sekadar mendapatkan profit dalam mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan beberapa aspek.

“Pemerintah jangan asal menarik pajak. Perda yang kita buat itu selalu mengedepankan jumlah retribusi pajak, tak memperhatikan kondisi UMKM yang tak mengerti dengan menghitung keuntungan mereka. Sekarang berapa pun omzet, pajaknya 10%. Jangan-jangan UMKM itu nggak sampai keuntungannya 10%. Ini bisa membunuh UMKM jadinya,” Kata Sabarudi, kepada wartawan, Selasa (05/11/19).

Politisi PKS ini berharap agar sistem penarikan pungutan retribusi dan pajak dibuat dengan benar. Jangan sampai, katanya, membuat aturan dalam rangka hanya sekadar mendapatkan dan mengejar PAD dengan cara yang salah.

“Yang paling penting itu bagaimana kita memperhatikan masyarakat. Jangan hanya sekedar datangi kemudian dipaksa minta kemudian kalo tidak bayar ditutup. Jangan seperti itu, harusnya dekati apa problemnya apa yang harus dibina,” ucap Sabarudi.

Sebagai Anggota Legislatif, Sabarudi ingin menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan supaya kondisi di tengah masyarakat khususnya UMKM berjalan dengan nyaman dan pemerintah mendapatkan penghasilan dalam PAD.

“Kita akan check Perda kalau memang tidak ada nuansa keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat akan kita minta untuk di revisi,” tegasnya.

Sumber: Beritariau.com

Baca Juga

Syahrul Aidi Ingatkan Menteri PUPR Perihal Penggunaan Karet Sebagai Komponen Pembuatan Jalan

Jakarta – Rapat perdana antara Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Komisi V …