Sabarudi Minta Jangan Korbankan Tunjangan Pegawai dan Intensif RT/RW

Pekanbaru — Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengatakan, bahwa APBD tahun 2021 itu harus realistis dan harus mempertimbangkan kondisi real di tahun sebelumnya.

Realistis yang dimaksud oleh Sabarudi sendiri ialah, APBD di 2021 harus berpedoman dari APBD yang sebelumnya, karena dikhawatirkan akan menurun dan nantinya tidak terjadi lagi tunda bayar, pemotongan tunjangan pegawai, dan pemotongan insentif RT RW.

“Kondisi ekonomi lagi bermasalah, jangan sampai menjadi masalah ke depannya. Apalagi ini masa akhir walikota dan wakil walikota, jangan jadi beban untuk pemimpin yang akan mendatang,” ungkap Sabarudi, Kamis (19/11/2020).

Lanjut Sabarudi, program-program yang tidak sesuai dengan proses perencanaan dan yang tidak berefek kuat ke masyarakat, seharusnya ditiadakan, apalagi di masa resesi seperti sekarang ini. Program pemerintah harus kembali ke pemenuhan kebutuhan hal yang mendasar di masyarakat.

Diketahui, pada 2019 pendapatan real Kota Pekanbaru, yakni dana transfer sebesar Rp1,6 triliun dan PAD Rp710 miliar, sedangkan pada 2020, dana transfer Rp 1,2 triliun sedangkan PAD masih sekitar Rp442 miliar.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa, pembahasan RAPBD harus realistis, dan memfokuskan kepada pembangunan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang bergelut di UMKM, Pegawai Pemerintah dan RT RW yang membantu berjalannya roda pemerintahan.

“Menurut saya, RAPBD kita di tahun 2021 angka realistisnya Rp 2,1 T. Kalau kita memaksakan RAPBD Rp 2,6 T seperti yang diajukan di KUA PPAS, bisa jadi pemotongan tunjangan pegawai dan Insentif RT RW serta tunda bayar akan terjadi lagi,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Pimpin Wilda Sumbagut DPP PKS, Hendry Munief Gerak Cepat Sukseskan Pilkada 2020

Pekanbaru — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Riau, Hendry Munief ditunjuk oleh Presiden PKS sebagai …