DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru — Untuk meguatkan dan menambah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan bisa memfungsikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Pekanbaru dengan maksimal.
Bahkan Menurut Sabarudi anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru ini, pimpinan atau kepala daerah dalam hal ini Walikota Pekanbaru harus mengevaluasi BUMD yang ada, apakah kurva menunjukan tren positif setiap tahunnya atau sebaliknya.
“Memang dicatatan kita perjalanan BUMD belum profit atau menghasilkan. Makanya pada momentum perubahan perda terkait pernyataan modal yang mana salah satu poin di perda itu untuk pengelolaan pernyertaan modal diserahkan kepada BUMD yang secara terperinci yaitu PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru, ini yang akan kita bahas tindaklanjutnya seperti apa, apakah akan kita restui atau bagaimana kita akan bahas di pansus dan di Komisi.” Ungkap Sabarudi, saat berbincang besama wartawan, Kamis (26/12/2019).
Diketahui DPRD Kota Pekanbaru telah mengesahkan Perda Kota Pekanbaru terkait Perubahan kedua atas Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah BUMD dan Badan Hukum Lainnya.
Sumber: https://riauaktual.com/
