DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru, riau.pks.id – Diawali dengan makan siang bersama di Ruang rapat fraksi PKS DRPD Provinsi Riau, sejumlah utusan persatuan guru honorer Inpassing menyampaikan aspirasinya kepada Anggota Dewan PKS. Mereka berharap adanya regulasi yang bisa mengatur dalam perekrutan ASN/PNS yang berpihak kepada mereka.
Rombongan yang berjumlah 11 orang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Guru Inpassing Nasional (PW PGIN) Riau Ridwan. Kedatangan mereka disambut oleh Ketua Fraksi PKS Markarius Anwar dan Arnita Sari.
Mengawali pembicaraan mewakili PW PGIN Riau, Ridwan menjelaskan bahwa yang dimaksud guru Inpassing adalah guru-guru honorer yang telah tersertifikasi dan kemudian sudah dilakukan penyetaraan (Inpassing). Maka hak dan kewajiban guru sudah serupa dengan standar pemenuhan kerja yang berlaku di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hanya saja dalam statusnya guru Segur/Inpassing dikategorikan Non-PNS, kendatipun beban kerja dan aturan menggunakan standar pekerjaan PNS.
Dilanjutkannya, hal tersebutlah yang menjadi ketimpangan paling dirasakan oleh guru yang sudah memiliki sertifikat, terlebih yang sudah memiliki SK Inpassing bagi guru Non-PNS terhadap profesinya sebagai guru.
“Usia kami ini rata-rata sudah di atas 35 tahun, sebagian guru berada di Satker non pemerintah (swasta), tidak masuk kriterian K1 dan K2 ataupun kriteria definisi honorer. Sehingga sudah tidak memungkinkan lagi jika kami diharuskan ikut melalui jalur yang disediakan pemerintah untuk diangkat menjadi PNS,” ungkap Ridwan.
“Namun perlu kami sampaikan bahwa SK Inpassing dan apa yang tertera di SK PNS hampir semua muncul yakni diantara Nama guru sudah jelas dengan gelar minimal S1, Golongan serta pangkat sudah muncul, Nilai angka kredit juga sudah muncul, semua guru sertifikasi apalagi Inpassing sudah dipastikan memiliki NRG (Nomor Registrasi Guru), Logo dalam SK menggunakan lambang Garuda bukan lagi logo instansi terkait (Kemenag maupunKemendikbud), dan juga SK Inpassing dikeluarkan atas nama Menteri Agama,” lanjutnya.
Sehingga dengan alasan tersebut, mereka berharap adanya regulasi yang bisa mengatur dalam perekrutan ASN/PNS yang berpihak kepada mereka, sebagaimana dahulu yang pernah muncul PP yang mengaturnya melalui PP 48 tahun 2005 dan PP 43 tahun 2007.
“Guru Inpassing ini adalah guru yang mengajar di sekolah-sekolah Madrasah seperti Madrasah Ibtidaiyah, madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan, yang menjadi binaan Menteri Agama. Di Riau jumlahnya mencapai 1.700 an orang, sedangkan Nasional mencapai 123 ribu orang. Gerakan ini kami lakukan secara Nasional,” tambah Ridwan.
Setelah mendengar penyampaian dari utusan guru Inpassing, Markarius Anwar mengapresiasi perjuangan PGIN. Ia mengatakan bahwa jalur yang dilakukan mereka sudah benar dan harus terus menerus hingga menjadi isu Nasional. “Saya lihat di Indonesia ini, kalau suatu isu sudah booming maka akan cepat ditindak lanjuti oleh pemerintah,” tutur Markarius Anwar.
“Bapak/ibu segera buat surat untuk audiensi dengan Komisi 5 DPRD Riau (Komisi yang membidangi pendidikan), fraksi PKS siap memfasilitasi. Kita (PKS) di sana ada bu Arnita Sari dan bu Mira Roza. Setelah itu akan kita perjuangkan hingga tingkat pusat, karena ini kan regulasinya ada di pusat,” lanjutnya.
Arnita Sari yang hadir pada diskusi tersebut menambahkan bahwa fraksi PKS DPR RI ada menggelar hari aspirasi setiap hari selasa, isu ini nantinya akan dibawa ke sana, supaya menjadi agenda fraksi PKS DPR RI. Sehingga kalau sudah masuk agenda fraksi, isu ini akan bergulir dan dikawal kawan-kawan fraksi sesuai komisinya.
“Kalau di DPR RI, komisi yang membidangi pendidikan ada di komisi X (sepuluh), di sana nanti kita perjuangkan. Melalui jalur-jalur ini kita akan bantu, memang perjuangan ini panjang dan perlu banyak daya dukung. Semoga saja semua fraksi DPR RI bisa ikut memperjuangkan, kalau hal itu terjadi, selesailah urusan ini. Selain itu, kami juga mohon dibantu informasi mengenai PGIN dan perkembangannya,” paparnya lebih lanjut.
Selain Ridwan Ketua PW PGIN Riau, juga turut hadir Wakil Ketua PW PGIN Risau Basren, Mustakim selaku Bendahara, Kasir dari PC Kampar, Najib dari PC Siak, dan beberapa pengurus lainnya. (**)
