Makarius Anwar: PT KTU Agro Lestari Wajib Salurkan CSR

PEKANBARU (RiauNews.com) – Anggota DPRD Riau Makarius Anwar menegaskan PT Kima Tirta Utama anak PT Astra Agro Lestari (AAL) wajib merawat jalan-jalan desa yang dilalui oleh mereka dan harus mendengar aspirasi masyarakat.

“Jangan hanya ambil untung, perusahaan wajib memelihara jalan yang mereka gunakan untuk operasional mereka,” kata Makarius kepada Riaunews.com, Senin (4/11/2019).

Anggota DPRD Riau Dapil Siak Pelalawan ini mengatakan ada kewajiban CSR terhadap lingkungan sekitar perusahaan. “Tunaikanlah CSR itu untuk kegiatan yang memang dibutuhkan masyarakat,” pintanya.

Sementara itu Humas PT KTU Azra membantah jika pihaknya tidak peduli dengan lingkungan sekitar perusahaan.

“Untuk jalan desa yang kami lalui kami rawat, dari jalan biasa menjadi jalan base, karena dilalui oleh kendaraan berat perusahaan,” terangnya.

Selain jelasnya, PT KTU juga melakukan penyiraman jalan sepanjang 1,5 Km sebanyak dua kali dalam sehari. “Agar masyarakat terhindar dari debu kita juga melakukan penyiraman,” ujarnya.

Terkait tuntutan warga agar jalan desa diaspal, Azra belum bisa menjawab karena untuk aspal membutuhkan dana yang tidak sedikit dan tentunya dirinya tidak bisa memutuskan.

Seperti diberitakan sebelumnya masyarakat Kampung Pangkalan Pisang, Dusun Suak Tandun, mengeluhkan kondisi Jalan Simpang Astra yang kondisinya cukup memperihatinkan, jika datang musim hujan warga yang melewati jalan tersebut bermandikan lumpur dan jika musim kemarau tiba warga kampung bermandikan debu.

Jalan tersebut bukan hanya menjadi akses warga namun juga bagi PT Kimia Tirta Utama (KTU) anak perusahaan PT Astra Agro Lestari (AAL) perusahaan kebun kelapa sawit.

Warga meminta PT KTU untuk mengaspal jalan tersebut namun hingga kini permintaan warga tersebut tidak direspon oleh perusahaan.***

Sumber: riaunews

Baca Juga

Syahrul Aidi Ingatkan Menteri PUPR Perihal Penggunaan Karet Sebagai Komponen Pembuatan Jalan

Jakarta – Rapat perdana antara Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Komisi V …