DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru (01/11) — Di awal masa pemerintahan yang kedua, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Perdagangan untuk menekan Impor dan meningkatkan ekspor guna menekan defisit neraca perdagangan. Kebijakan tersebut mendapat tanggapan oleh anggota Komisi 6 DPR RI dari Fraksi PKS Chairul Anwar.
“Menteri perdagangan harus serius untuk menekan impor, sesuai amanah dari Presiden Jokowi”, ungkap Chairul di tengah rapat perdana Komisi 6 di Gedung DPR RI senayan, (Rabu,30/10/2019).
Chairul menilai persoalan impor ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah tidak adanya peta jalan (road map) di beberapa komoditas strategis.
“Persoalan besar dalam kebijakan impor adalah karena tidak adanya tata niaga di beberapa komoditas strategis, akibatnya pemerintah sering sekali mengalami defisit neraca perdagangan. Pemerintah hingga kini belum memiliki peta jalan di beberapa komoditas strategis, sehingga tidak adanya perencanaan yang jelas untuk mengembangkan industri komoditas strategis”, jelas anggota DPR RI dapil Riau 1 ini.
Pemasalahan Impor yang lain juga adalah tidak adanya data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan impor. Perbedaan data antar kementerian dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) sering terjadi, sehingga pemerintah sering sekali mengambil kebijakan yang berbeda antar kementerian.
Oleh karena itu Chairul meminta pemerintah untuk membenahi data yang dimiliki dan melakukan audit secara independen terhadap kuota kebutuhan impor di beberapa komoditas strategis.
“Penetapan kuota kebutuhan impor harus dilakukan dengan menghitung kebutuhan rill di lapangan, sehingga tidak terjadi over kuota yang dapat menyebabkan harga di tingkat produsen dalam negeri menjadi anjlok”, kata Politisi PKS asal Riau ini.
Sebagai penutup anggota Fraksi PKS ini mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan impor.
“Selama ini pemerintah mengeluarkan kebijakan impor atas dasar kuota, sehingga menyebabkan adanya perbedaan harga yang teralalu besar dari produsen importir sehingga merugikan produsen lokal. Kami mengusulkan impor dilakukan atas dasar tarif, sehingga harga yang diberikan oleh produsen importir dapat semakin kompetitif”, ungkap Chairul.
Sumber: fraksi.pks.id
