DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Alhamdulillah, kami ucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas perjalanan kinerja Fraksi PKS periode 2019 s.d 2024. Sejak dilantik 1 oktober hingga akhir tahun 2019, genap tiga bulan Anggota Fraksi PKS DPR RI mengambil peran dalam kerja Parlemen. Usia yang ‘Masih seumur jagung’ dan perlu banyak belajar.
Sikap PKS jelas sejak awal, memilih jalan sepi bernama oposisi. Bukan karena tersisih dari kompetisi atau berbeda karena emosi. Kemudian mengambil pandangan politik asal beda, asal tidak sama. Tidak. Fraksi PKS menjaga jarak dengan penguasa, dalam kesadaran penuh menjadi penyeimbang yang konstruktif dan subtantif untuk kesejahteraan Rakyat.
Meski dalam pilihan oposisi tidak ada dominasi sorot kamera dan gelimang jabatan, namun di jalan ini PKS berikhtiar menjaga napas demokratis tetap hidup dan menyala. Mengemban amanah rakyat yang menginginkan fungsi check and balances bagi Pemerintahan tetap berjalan optimal.
Faktanya sejumlah kebijakan Pemerintah jauh panggang dari api, beda antara janji dan realita. Jelang berganti tahun 2020 beragam komoditas bahan pokok terkerek ke langit, ditambah rencana kenaikan Iuran BPJS, menyusul tarif tol yang telah naik, dan pajak pun mencekik. Padahal defisit neraca berjalan, hutang membengkak, dan perusahan negara terduga rugi “triliunan” rupiah. Ironisnya, proses bagi-bagi kuasa terus terjadi dari hulu hingga hilir yang berujung pada tambunnya birokrasi dan in-efisiensi.
Beban rakyat makin berat, Fraksi PKS DPR RI mendengar dan merasakan beragam persoalan kala turun reses. 50 Anggota Fraksi PKS menapaki dusun, desa hingga kota. Berinteraksi dengan generasi milenial, hingga “kolonial”. Berjumpa dengan ratusan orang, berjalan ke lebih dari puluhan titik pertemuan dan membangun komunikasi dengan sejumlah pihak. Pilihan oposisi ternyata membersitkan optimisme bahwa sikap ini mendapatkan dukungan dari masyarakat. InsyaAllah.
Doakan kami istiqomah memperjuangkan RUU perlindungan ulama dan tokoh agama, bebas pajak dibawah penghasilan 8 juta, Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup dan penghapusan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). InsyaAllah tidak akan usaha membohongi hasil, siapa yang menanam benih kebaikan maka akan menuai pucuk keberkahan.
Mari melangkah tegas melintas tahun yang baru, tetap rendah hati dan fokus mengawal demokrasi. Menghadirkan NKRI yang berdaulat tak sekedar narasi, namun melalui jutaan aksi nyata. Bismillah.
Humas Fraksi PKS DPR RI
