DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Pekanbaru — Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar secara resmi menghentikan rencana pembangunan Bendungan Lompatan Harimau Rokan Kiri.
Hal tersebut ia putuskan saat rapat koordinasi bersama seluruh Anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Rokan Hulu, Kadis PUPR Provinsi Riau, Kepala Bapeddalitbang dan Kepala Balai Sumber Daya Air, serta Kepala Biro Hukum, Senin (24/08/2020).
Keputusan Gubri tersebut, didasari setelah mendengar penjelasan dari berbagai pihak. Mulai dari Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rohul, serta dari Ketua Aliansi Masyarakat Cipang Rio Andri.
Jika pembangunan bendungan tersebut tidak dihentikan, setidaknya ada 4 desa yang terdampak dan akan ditenggelamkan. Yaitu Desa Cipang Kiri Hulu, Cipang Hilir, Cipang Kanan dan Tibawan.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Riau fraksi PKS Adam Syafaat kepada riau.pks.id.
“Artinya, masyarakat di desa itu kini sudah bisa bernapas lega dengan adanya keputusan tersebut,” tuturnya.
Adam Syafaat menerangkan, Gubri menilai pembangunan bendungan akan berdampak konflik sosial dan kurang memberikan manfaat untuk masyarakat.
“Dirapat itu, Gubri bilang, bahwa ia belum pernah mendengar penjelaskan tentang pembangunan bendungan ini, kecuali sekarang. Sehingga, setelah mendengar penjelasan dari kita, Gubri langsung mengintruksikan agar pembangunan dihentikan,” pungkasnya.
Sebelumnya dalam rapat tersebut, kata Adam Syafaat, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra menginginkan agar pembangunan bendungan tetap dilanjutkan ketahap berikutnya.
“Tapi saya sampaikan ke Gubri, bahwa Proyek Strategi Nasional (PSN) itu banyak penolakan dari masyarakat, sehingga harus dihentikan. Alhamdulillah, Gubri mendengar aspirasi dari kita,” tuturnya.
“Apalagi di wilayah ini, banyak terdapat potensi wisata dan alam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi warga,” imbuh Adam Syafaat mengungkapkan.
Legislator yang berdomisili di Ujung Batu ini mengapresiasi dan mengucapkan terimkasih kepada Gubernur Riau Syamsuar yang berpihak kepada masyarakat.
“Keputusan Gubri ini tentu menenangkan kami dan masyarakat setempat. Sehingga, kedepan warga dapat membangun kampung tanpa diselimuti kekhawatiran,” tutup Adam Syafaat. (*)
